Terlihat para Guru Korban
K2 yg tengah menulis pernyataan telah Dipungli oleh Oknum BKPP Atam
AtjehUpdate.com,- Kualasimpang, Tim
Polisi Daerah (Polda) Aceh dilaporkan telah turun ke Kabupaten Aceh Tamiang.
Tujuannya ingin mengusut kasus Calon Pegawai Negeri Sipil Kategori Dua
(CPNS-K2) yang sudah tiga tahun belum terima SK.
Pada Rabu (23/08) sekitar
pukul 10.30 WIB, Tim Polda Aceh terdiri dari empat orang terlihat mendatangi
Kantor Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) yang kini telah
berubah nama menjadi Badan Kepegawaian Pelatihan Sumber Daya Manusia (BKPSDM)
Aceh Tamiang di Karang Baru.
Mereka diterima langsung oleh
Kepala BKPSDM, Amiruddin AR. Dari kantor tersebut mereka membawa sejumlah
berkas dokumen penting salah satunya daftar nama CPNS K2 yang sudah lulus
maupun yang belum.
Informasi dihimpun AtjehUpdate.com, menyebutkan, kedatangan Tim Polda Aceh ingin mencari keterangan dan informasi
terkait kasus dugaan pungutan liar (Pungli) terhadap CPNS K2 yang hingga kini
belum menerima SK dan NIP. Sejumlah polisi berpakaian preman itu juga akan
menjumpai para korban K2 yang diduga telah dimintai uang mencapai jutaan rupiah
oleh oknum pejabat BKPSDM untuk pengurusan PNS.
“Iya dari Polda, katanya
mau ketemu Kepala BKPP, tapi pak Amir-nya sedang rapat, tidak ada di Kantor,”
tutur salah seorang pegawai Kantor BKPP.
Sebelumnya, Tim Polda Aceh
juga telah bertemu DPP LSM Gadjah Puteh sebagai lembaga yang pertama kali membongkar
kasus K2 tersebut. Dimana, puluhan orang guru tenaga kontrak yang dinyatakan
lulus seleksi tes PNS dari jalur K2 di pemkab Aceh Tamiang selain tidak pegang
SK, mereka mengaku telah menyetor sejumlah uang kepada pihak BKPP yang pada
saat itu dipimpin Syamsuri, SE.
“Nasib mereka tidak ada
kejelasan selama tiga tahun. Mereka selalu dijanjikan BKPP bahwa selangkah lagi
SK PNS amereka kan keluar dari BKN, tapi nyatanya tidak ada juga sampai
sekarang,” ungkap Direktur Eksekutif DPP LSM Gadjah Puteh, Sayed Zahirsyah Al
Mahdaly yang dijumpai AtjehUpdate.com, di Tualang Cut, Kecamatan Manyak Payed,
Kamis (24/08).
Pengurus Gadjah Puteh
berjumlah tiga orang tengah mendampingi Tim Polda Aceh bertemu dengan sejumlah
korban K2 perwakilan UPTD 5 Manyak Payed. Kepada petugas, para korban K2 yang
mayoritas kaum ibu-ibu ini memberi keterangan secara rinci termasuk keterangan
total jumlah uang yang disetor melalui Koordinator UPTD Manyak Payed atas nama
Ratih Rozaliah yang kini bertugas di Dinas Pendidikan Aceh Tamiang.
“Sebelumnya Tim dari
Polda, Senin (22/8) sudah datang menjumpai kami untuk minta dibantu tentang laporan,
data dan informasi seputar persoalan K2 di Aceh Tamiang. Pada prinsipnya LSM GP
siap bekerjasama dengan Polda, karena kasus ini memang harus diungkap. Selain status
guru K2 harus diperjelas, indikasi pungli K2 juga harus diusut hingga ke meja
hijau,” desak Sayed.
Dikatakan, berdasarkan
data Panselnas CPNS 2013, daftar tenaga honorer K2 yang dinyatakan lulus
seleksi sebanyak 672 orang dan 84 orang diantaranya adalah guru yang mengajar
di sekolah swasta yang saat ini sedang diperjuangkan kelulusannya di BKN Pusat.
Ke 84 guru honorer tesebut
telah dimintai uang dengan jumlah bervariasi dari Rp 4 juta sampai Rp 25
juta/orang. Padahal untuk mendapatkan uang tersebut mereka terpaksa menjual
harta bendanya, antara lain menjual tanah, menggadai sawah bahkan uang tabungan
Umrah terpaksa dipakai demi untuk lewat PNS.
“Guru K2 ini satu paket,
jumlahnya 84 orang dari enam UPTD yang dikoordinir oleh perwakilan
masing-masing UPTD di tempatnya bertugas. Semuanya sudah member uang. Jadi
walaupun mereka lulus PNS, namun perbuatan punglinya tidak bisa ditolerir, kita
minta diproses secara hukum,” tandas Sayed alias Patih GP.
Menurut Sayed, terjadinya
indikasi pungli tersebut sangat mencoreng birokrasi di Aceh Tamiang. Pasalnya,
untuk pengurusan CPNS tentunya BKPP sudah memiliki SPPD sendiri, namun mengapa
ada pungutan dari belakang terhadap para guru kontrak yang gajinya tak lebih
dari Rp 1 juta/bulan. “Artinya selama ini pejabat BKPP selalu difasilitasi dari
transportasi, makan hingga penginapan hotel mewah setiap kali berangkat ke BKN di Medan maupun
ke Jakarta memakai uang patungan guru-guru yang dihimpun dari UPTD-UPTD,” beber
Sayed geram.
Sementara, salah seorang
Tim Polda yang ditanyai AtjehUpdate.com, mengatakan, dari Kantor BKPSDM Aceh
Tamiang, pihaknya telah mengamankan sejumlah berkas yang dianggap dokumen
penting, salah satunya daftar nama-nama tenaga honorer K2 hasil Panselnas CPNS
2013. “Ada beberapa berkas yang kita bawa, salah satunya daftar nama K2 itu,”
ujarnya.
Sementara, saat bertemu
para korban K2 di Tualang Baru, Manyak Payed, Tim Polda juga mendapat informasi
penting untuk menindak lanjuti kasus tersebut. Seluruh korban K2 telah membuat
surat pernyataan ber-materai 6000 yang isinya terkait dana yang telah
dikeluarkan mereka untuk pengurusan PNS dan mereka akan menuntut ganti rugi.
Kemudian surat pernyataan
tersebut diserahkan kepada Tim Polda Aceh. Polda Aceh juga akan menemui
Sekretaris Daerah (Sekda) Razuardi Ibrahim dan segera memanggil koordinator
UPTD untuk dimintai keterangan.
Kepala BKPSDM Aceh
Tamiang, Amir AR yang dikonfirmasi wartawan, Rabu (23/8) sore membenarkan ada
Tim Polda Aceh datang ke kantor BKPSDM. Mereka meminta sejumlah dokumen
mengenai K2. "Betul yang datang dari Polda, dalam rangka mencari berkas
dokumen terkait K2. Kedatangan mereka juga berkaitan pemberitan K2 yang selama
ini muncul di sejumlah media," ujar Amir sembari mengatakan, ada sejumlah
berkas yang dibawa dari BKPSDM, diantaranya daftar nama K2.[Red]
0 komentar:
Post a Comment