Ibrahim Latief: Kegiatan Festival Islami Trophy Walikota Tidak Bermanfaat

AtjehUpdate.com, LANGSA - Dinas Syariat Islam (DSI) Kota Langsa menolak anggaran kegiatan Islamic Festival piala Wali Kota Langsa senilai Rp 100 juta yang masuk ke DPA-SKPK DSI setempat tahun anggaran 2017.

Penolakan itu menurut DSI karena usulan anggaran kegiatan tersebut sebelum pengesahan di APBK 2017 tidak mereka usulkan maupun ketahui. Tiba-tiba sudah muncul di pos anggaran DSI Langsa.

Kepala DSI Kota Langsa, Drs H Ibrahim Latif MM, yang mengirimkan realis kepada wartawan, Rabu (9/8) mengatakan, pihaknya mengambil kesimpulan bahwa menolak anggaran kegiatan Islamic Festival trophy Walikota Langsa sebesar Rp 100 juta yang masuk ke DPA-SKPK DSI tahun ini tersebut.

"Selain tidak ada kami usul, Kami juga menilai anggaran itu adalah anggaran penumpang gelap, maka kita tolak untuk dibuat kegiatannya," sebutnya.

Ditambahkan Ibrahim Latif, penolakan tersebut juga sebagai salah satu cara menyelamatkan uang negara. Kendatipun pihak LSM Gadjah Puteh selaku pihak pengusul anggaran tersebut, namun yang diusulkan ini tanpa sepengetahuan DSI atau sesuai prosedurnya.

"DSI juga telah melaporkan kepada komisi II DPRK Langsa, dan kita tetap berprinsip kegiatan itu kita tolak, karena diusul tanpa melalui prosudur dan tanpa sepengetahuan dinas," sebutnya lagi

Dikatakan Kepala DSI ini, pihaknya tidak mau terjebak dengan anggaran kegiatan itu yang dinilainya tidak jelas dan kembali ditegaskanya bahwa penolakan ini untuk menyelematkan uang negara. "Kita tidak mau buang uang pada kegiatan yang tidak bermanfaat, walaupun itu kegiatan agama" imbuh Ibrahim Latif.

Ketua Komisi II DPRK Langsa, Saifullah, yang dikomfirmasi terkait tudingan adanya 'penumpang gelap' itu tidak mendasar. Karena sebelum dianggarkan terlebih dahulu melalui mekanisne adanya rekomendasi dari Walikota dan di teruskan ke Bappeda Kota Langsa.

"Tidak ada namanya penumpang gelap, semua usulan melalui mekanisme yang yang ada," tegas Saifullah.

Menurutnya lagi, bahwa kegiatan ini sangat positif sebagai program kaderisasi generasi islam ke depan, “Mereka adalah calon-calon imam kedepan yang harus dipersiapkan sejak dini, dan ini adalah tanggung jawab kita semua, bukan cuma Gadjah Puteh”, tegas Saifullah.

Seharusnya Kadis DSI jangan asal tuding penumpang gelap, ada bahasa lainnya yang lebih sopan dan seharusnya tidak memperkeruh suasana.

"Saya sarankan seharusnya antara LSM Gadjah Puteh dan DSI duduk kembali mencari win-win solusion, jangan asal tuding dan membuat suasana tidak kondusif," terang Saifullah yang juga politisi dari Partai Golkar tersebut.

Seharusnya Ibrahim lebih bijaksana dalam bersikap, karena dia seorang pejabat, dan jangan selalu membuat polemik ditengah masyarakat.

Sementara itu Direktur Eksekutif Gadjah Puteh, Sayed Zahirsyah, kepada wartawan menyatakan bahwa kegiatan tersebut berawal dari usulan yang didisposisi oleh Walikota terus disampaikan ke Bappeda sebagai leading sektor perencanaan daerah.

Lanjutnya lagi, kalaulah Kadis DSI menyatakan anggaran penumpang gelap maka penumpang gelap sebenarnya adalah Walikota itu sendiri bersama Bappeda dan anggota Dewan DPRK.

"Kalaulah DSI ingin mengambil kegiatan tersebut, ambil saja jangan buat provokasi seperti ini," ungkap Sayed.

Sayed katakan lagi, perlu diketahui fungsi dan tugas LSM selain sebagai kontrol sosial juga sebagai elemen penting dalam mendukung program kerja pemerintah, juga dalam hal kaderisasi generasi Islam kedepan.

"Saya melihat Ibrahim latif tidak profesional, seharusnya dia bisa melihat bahwa ini bukan proyek fisik yang memakan biaya milyaran, namun ini program kaderisasi generasi islam yang mendukung program syariat di Aceh" tandas Sayed.[Jagad]