Rekonsiliasi Pasca Pilkada Aceh Tergantung Pada Aktor – Aktor Politik Yang Terlibat

BANDA ACEH - Rekonsiliasi atau penyatuan pasca Pilkada Aceh akan mudah dilakukan, namun hal tersebut tergantung pada aktor politik yang terlibat di dalamnya sinyal2 ke arah itu sudah mulai terlihat. Pernyataan itu disampaikan oleh Mawardi Ismail saat menjadi narasumber diskusi Haba Pilkada 2017 yang berlangsung pada Selasa, (28/2/2017) di Media Center KIP Provinsi Aceh, Jln. Teuku Nyak Arief, Banda Aceh.

“Pertemuan Irwandi dan Muzakir Manaf saya kira sudah merupakan sinyal positif, namun kita juga dikejutkan dengan konferensi pers yang dilakukan Nasir Djamil. Tapi sepanjang pernyataan dan tindakan itu masih dalam ruang dan rambu –rambu yang dibenarkan oleh hukum maka tidak akan jadi masalah,” ujar Mawardi Ismail kepada peserta diskusi.

Diskusi yang diselenggarakan oleh The Aceh Institute (AI) dan mengambil tema “Membaca Arah Bandul Politik, Pasca Pilkada Rekonsiliatif di Aceh” ini Mawardi Ismail juga menekankan bahwa pelaku politik harus belajar menjadi dewasa tidak harus persengketaan politik menjadi persengketaan pribadi. Menurut Akademisi Unsyiah yang juga pernah menjadi panelis pada debat pilkada calon menyebutkan dewasa tersebut harus ditumbuhkan dalam masyarakat Aceh.

“Hasil Pilkada hari ini membuat terkejut sebahagian orang, ada yang tersenyum kenapa seperti itu? Menurut saya rasa terkejut ini karena banyak prediksi – prediksi yang meleset. Padahal kalau ditanyakan kepada saya prediksi yang meleset pada kontestan politik hal biasa. Seperti menangnya Trumph di AS, banyak ahli yang memprediksi yang akan menang Hillary dan kalau melihat prediksi tidak salah Hillary memperoleh suara lebih besar dari Trumph dan system di AS Electoral college akhirnya Trumph yang menang,” sebut Mawardi.

Mawardi Ismail juga menambahkan tentang pelajaran penting yang bisa diambil saat pelantikan Trumph, Hillary tetap hadir.Kehadiran Hillary sebagai bentuk penghormatannya terhadap pilihan rakyat Amerika.

Sementara itu Ifdhal Khasim yang merupakan Staf Khusus Presiden mengatakan Jakarta sekarang tidak bisa lagi mensetting pemilihan kepala daerah diberbagai provinsi.Dalam hal memilih kepala daerah pemerintah pusat tidak bisa mengintervensi.

Sistem politik sekarang ini berbeda, karena ada didaerah juga punya sistem tersendiri. Karena itu pendekatan yang bersifat sentralistik tidak mungkin. Presiden tidak mungkin bisa mempunyai putra mahkota yang diperjuangkan untuk dimenangkan habis-habisan dalam pilkada karena ongkosnya terlalu besar, tapi presiden membaca sejauh mana orang yang terpilih bisa mendukung supaya kebijakan nasional bisa berjalan didaerah,” sebut Ifdhal Kasim.

Dalam diskusi yang dipandu oleh Komisioner KKR Mastur Yahya tersebut Ifdhal juga menyebutkan bahwa kalaupun pemerintah pusat punya kepentingan, tapi bukan berarti presiden akan melakukan apapun sesuai dengan keinginan dia, apalagi dengan pengerahan aparat keamanan, mengintimidasi agar memilih orang yang dikehendaki oleh pusat.

Jadi kalau ada pernyataan dari kandidat dia direstui oleh pusat, itu merupakan bentuk kamuflase saja. Ada tokoh-tokoh politik nasional minta izin, silahkan saja karena hal tersebut bukan restu sifatnya formal. Apalagi system pemilukada didaerah ini ada dukungan dari setiap partai.Dukungan partai di pusat dan daerah berbeda kepada masing –masing calon dan Itu menunjukkan sangat sulit memaintance secara sentralistik oleh presiden untuk menentukan kepala daerah di satu tempat. Akhirnya yang dilakukan adalah melihat sejauh mana tokoh yang akan muncul itu dilihat siapa yang akan menang dan dianalisa kemungkinan yang akan terjadi dan apa yang bisa dia lakukan untuk membangun kerjasama dengan calon yang akan menang itu.

Pada akhir diskusi, DR.Fajran Zain selaku Direktur Eksekutif AI mengatakan, bahwa kegiatan diskusi ini masih merupakan bagian dari Voters Education and Stakeholders Outreach/ VESO) dan dihadiri oleh Sejumlah perwakilan NGO/CSO juga akan hadir, seperti Forum LSM Aceh, Koalisi NGO HAM, KONTRAS Aceh, Internasional Center for Aceh and Indian Ocean Studies (ICAIOS), Jaringan Survey Initiative (JSI) dan Pusat Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Aceh (P3KA) serta sejumlah OKP, BEM universitas dan juga media cetak, online serta televisi.

"Ini sebenarnya program diskusi yang terakhir dan kami membuat 6 kali dan sudah buat 36 kegiatan diseluruh Aceh, sebenarnya ini kontribusi kecil dan kita harapkan ada upaya lebih jauh saya berharap kita bisa membangun pilkada yang lebih baik ke depan. Setelah ini selesai AI akan membantu proses pemerintahan Aceh baik provinsi dan kabupaten kota dan kami mengundang seluruh hadirin disini untuk bisa hadir pada diskusi-diskusi yang akan kami lakukan dikantor kami. Insya Allah kita akan ketemu dengan acara-acara yang akan kita adakan beberapa hari ke depan, terima kasih, “ pungkas Fajran saat menutup Acara.[Red]