']]}
Oleh : Yusril Ihza Mahendra
AtjehUpdate.com, JAKARTA - Ketua Umum PBB
Yusril Ihza Mahendra menyesalkan sikap Anggito Abimayu yang menyatakan siap
untuk melaksanakan instruksi Presiden Jokowi untuk menggunakan dana haji untuk
membiayai pembangunan infrastruktur.
Anggito yang kini menjadi
anggota Badan Pengelola Keuangan Haji seperti menanggung beban masa lalu untuk
bisa berkata lain, selain daripada "siap" melaksanakan intruksi
Presiden. Dana haji yang terdiri atas setoran calon jemaah dan dana abadi umat
itu yang sekarang berjumlah 95 trilyun lebih dan akan meningkat menjadi 100
trilyun awal tahun depan, diinstruksikan Presiden Jokowi agar 80 trilyunnya
digunakan membiayai pembangunan infrastruktur.
Walaupun Jokowi
menyebutkan dana tersebut akan digunakan untuk membiayai proyek-proyek yang
kecil risikonya, namun semua itu tetaplah harus dianggap sebagai pinjaman
Pemerintah kepada umat Islam.
Jika sebegitu besar dana
yang digunakan membiayai infrastruktur, risiko bisa saja terjadi, sehingga bisa
saja Pemerintah suatu ketika gagal memberangkatkan jemaah haji. Padahal umat
Islam ada yang telah menjual tanah, sawah dan ladang untuk membiayai perjalanan
haji mereka.
Umat Islam Indonesia
sendiri merasa terpinggirkan di negerinya sendiri, dengan banyaknya tekanan
kepada ormas2 Islam, para ulama, habaib dan muballigh. Dalam situasi seperti
itu, kuranglah bijak jika Pemerintah justru menggunakan dana milik umat Islam
untuk membiayai proyek infrastruktur.
Dana itu sebagian dapat
dijadikan modal mendirikan Bank Haji untuk membantu kegiatan usaha umat Islam,
membangun rumah sakit dan sekolah2. Dengan demikian, umat Islam akan menjadi
kuat dan sejahtera.
Pemerintah kini sedang
dililit utang dalam dan luar negeri, sehingga sulit mencari pinjaman, termasuk
untuk menutup defisit APBN yang kini telah mendekati maksimum 3% seperti diatur
dalam undang2. Ini beda dengan pernyataan Presiden Jokowi di awal masa jabatannya
yang mengimingi rakyat dengan kata2 "Jangan kuatir, uang kita masih
banyak".
Dana milik negara tidaklah
sebanyak yang diduga Presiden. Sekarang Pemerintah mencabut macam2 subsidi,
menaikkan pajak, sementara angka pertumbuhan ekonomi menurun dan jumlah
kemiskinan serta pengangguran makin bertambah pula.[Red]
Jakarta, 28 Juli 2017
0 komentar:
Post a Comment