Kartu BPJS Siluman Beredar di Aceh Barat

Rate this posting:

{[['

']]}

AtjehUpdate.com, Banda Aceh,- Tim investigasi Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Aceh, mendapati beberapa permasalahan terkait dengan pelayanan terhadap pelayanan masyarakat. Salah satu temuan adalah di Kabupaten Aceh Barat, yaitu banyak ditemukannya kartu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan yang tidak sesuai, tidak bertuan dan tidak bisa digunakan. Puluhan kartu tersebut didapati tim di rumah salah satu keuchik dalam wilayah kecamatan Woyla Timur.

Hal itu diungkapkan oleh Kepala Ombudsman RI Perwakilan Aceh, Dr Taqwaddin Husen kepada wartawan di Banda Aceh, Kamis, (11/5/2017).

"Ini merupakan temuan yang langka, bagaimana logikanya kartu BPJS ada tanpa ada yang memiliki dan hanya menjadi koleksi dirumah kepala desa," ungkap Taqwaddin setengah heran.

Menurutnya, hal tersebut terjadi karena kepala desa juga bingung harus menyalurkan kemana dan kepada siapa. "Pengakuan pak Keuchik, nama dan umur yang tertera di kartu tersebut bukan merupakan warga desanya, baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal," tambah Dr Taqwaddin menirukan penuturan Marzuki.

Lanjutnya, seterusnya kartu itu dicetak pada tahun 2014 dan diserahkan kepada kepala desa pada awal 2016, dan menurut informasi dilapangan yang kami terima juga masih banyak warga Aceh Barat yang belum memiliki kartu BPJS Kesehatan dan Kartu Indonesia Sehat (KIS).

Permasalahan ini ditemukan dilapangan oleh tim asisten Ombudsman RI Perwakilan Aceh ketika melakukan investigasi Sistemic Review (SR) di Aceh Barat pada tanggal 11 Mei 2017.

Hal senada juga diungkapkan oleh kepala desa Teumikeut Ranom, Marzuki (40), dikatakan, bahwasanya dia menerima kartu BPJS Kesehatan tersebut dari petugas Puskesmas Tangkeh yang menyerahkan kepadanya, namun dia tidak tahu harus mendustribusikan kepada siapa. Karena nama di kartu tersebut bukan merupakan warganya dan setelah dikonfirmasi ke desa tetangga juga bukan, bahkan desa tetangganya juga mengalami hal yang sama dan hampir semua desa yang ada di Kecamatan Woyla Timur sebut Marzuki.

Dia juga mengungkapkan kekecewaannya dengan pelayanan yang seperti ini, karena kartu tersebut juga tidak sesuai dengan data masyarakat di desa nya. Bahkan kartu yang sudah diminta sesuai data belum diterima oleh sebahagian warganya.

Dr Taqwaddin, selaku Kepala Perwakilan Ombudsman RI di Aceh, mengharapkan, agar ke depan hal ini tidak terjadi lagi, apalagi ini menyangkut hajat hidup masyarakat dibidang kesehatan yang merupakan pelayanan publik dasar. Seharusnya kartu yang diserahkan sesuai data sehingga dapat digunakan oleh masyarakat dan sangat bermanfaat ketika mereka sakit, ujarnya.[Red]