Walikota Diminta Evaluasi Manajemen RSUD Langsa

LANGSA - Sejumlah Organisasi Kemasyarakatan (OKP), Lembaga Swadaya Masyarakat serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Langsa meminta Walikota Langsa, untuk mengevaluasi kembali kinerja manajemen Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Langsa.

Permintaan tersebut bukan tanpa alasan, adanya berbagai berita miring yang kerap diberitakan baik di media online maupun media cetak yang menerpa lembaga pelayanan kesehatan tersebut. Kondisi itu sangat berdampak terhadap citra lembaga RSUD dan nama baik kota langsa secara umum.

Edi Anwar, Sekretaris DPD Pemuda Pancasila (PP) Kota Langsa kepada Atjehupdate.com, Jum'at 3/3 mengatakan, sudah semestinya Walikota melakukan evaluasi terhadap kinerja manajemen RSUD Langsa.

Edi yang juga merupakan wartawan senior kota langsa ini menjelaskan, langkah dan kebijakan tersebut patut dilakukan oleh orang nomor satu di kota langsa, yaitu mereformasi manajemen.

"Penyegaran manajemen mulai dari tingkat pimpinan dan pejabat penting di RSUD langsa adalah solusi yang tepat." ujarnya.

Sementara itu ditempat terpisah Direktur Eksekutif Gadjah Puteh, Sayed Zahirsyah Al-Mahdaly mengatakan, “Berbagai isu negatif menimpa RSUD langsa yang dilansir oleh sejumlah media seperti dugaan rekam medik yang dijual kiloan, dugaan obat kadaluarsa tidak dimusnahkan dan dibawa keluar dari lingkungan Rsu, Bahkan berita negatif yang menyentuh ranah privasi direktur RSUD Langsa juga tak luput dari pemberitaan”.

Dan yang teranyar adalah pemberitaan oleh media terkait isu dugaan pelecehan seksual terhadap salah seorang pasien rumah sakit yang di tenggarai dilakukan oleh salah seorang oknum perawat. Bahkan dikabarkan korban telah melaporkan kasus ini ke pihak kepolisian.

"Ada apa ini, dan apa sesungguhnya yang terjadi di RSUD Langsa. Benar atau tidak ada peristiwa itu. Berbagai pertanyaan muncul ditengah publik. Manajemen RSUD langsa mesti menjelaskannya. Bagaimana duduk permasalahan yang sebenarnya, supaya tidak terjadi timbulnya fitnah”.

Berbeda halnya jika persoalannya telah sampai keranah hukum, maka semua pihak tentunya harus menghargai dan menghormati prosesnya, serta menuggu hasil pemeriksaan. Manajemen RSUD juga harus menyampaikan kondisi itu kepada publik, langkah itu adalah bagian dari bentuk transparansi.

Dirinya berharap kondisi ini tidak boleh dibiarkan berlarut, terpelihara dan terawat dengan baik. Menurut Sayed, resikonya sangat berat, dikarenakan ini menyangkut reputasi, nama baik lembaga dan daerah.

"Kita minta kepada Walikota dapat mengambil sikap tegas, yaitu mengevaluasi kembali kinerja manajemen RSUD langsa,"pintanya.

Sementara itu tanggapan yang berbeda disampaikan oleh anggota DPRK langsa dari fraksi partai Golkar Rubian Harja. Dirinya yakin walikota langsa terus mengikuti berbagai perkembangan yang terjadi di RSUD Langsa.

"Insya Allah, saya yakin Walikota Langsa memantau setiap perkembangan yang terjadi di RSUD" ujarnya.

Dalam pengambilan keputusan, menurut Rubian, Walikota tentunya tidak ingin gegabah. Dimana mengedepankan prinsip kebajikan bagi semua pihak, demikian ungkapnya.[Jagad]