Kesbangpol Aceh Tamiang Manipulasi Data

AtjehUpdate.com, Aceh Tamiang - Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat (Kesbangpol dan Linmas) Kabupaten Aceh Tamiang diduga telah memanipulasi anggaran dana monitoring anggota yang telah bekerja memantau kondisi Pilkada 2017 di Aceh Tamiang.

Berdasarkan amprahan, seharusnya masing-masing anggota monitoring mendapat honor Rp 800 ribu/orang, namun yang diterima hanya Rp 400 ribu/orang. Parahnya lagi terjadi diskriminasi terhadap anggota monitoring, ada yang mendapatkan hak dan ada yang tidak dapat sama sekali. Hal itu diungkap Elva Nilawati salah seorang anggota monitoring Kesbangpol Aceh Tamiang kepadaAnalisa Senin (20/3) malam di Karang Baru.

Meski namanya ada tercantum dalam amprahan, tapi Elva mengaku tidak dapat uang monitoring Rp 400 ribu tersebut. Dia pun kecewa dengan sikap pejabat di Kesbangpol karena tidak adil dalam memberikan hak honor monitoring kepada anggota. “Saya ada disuruh teken, saya pikir itu untuk uang minum, ternyata kata teman saya itu uang monitoring, tapi saya tidak dapat,” akunya.

Elva Nilawati, yang berstatus sebagai honorer di Kesbangpol dan Linmas Aceh Tamiang ini mengaku tidak ikut pergi monitirong kelapangan pada hari H pencoblosan, 15 Februari 2017, karena ada urusan lain. Namun ada juga anggota yang tidak pergi sama sekali justru dapat uang monitoring Rp 400 ribu.

“inikan diskriminasi. Sebenarnya tidak masalah saya tidak dapat, tapi jangan masukkan nama saya dan suruh tekan. Jadi uang itu untuk siapa,” ungkapnya dalam nada bertanya.

Lebih jauh Elva membeberkan, kegiatan monitoring juga tidak sesuai dengan laporan. Sebab, monitoring hanya sehari dibuat laporan empat hari. Bahkan ada beberapa anggota yang tidak pergi monitoring seperti Elva Nilawati juga dapat Rp 400. Menurtnya, anggota yang terlibat dalam monitoring Pilkada terdiri atas tenagan bhakti, honorer dan PNS. Dana monitoring cair hari Jumat (17/3).

Begitu dengar cair, seluruh anggota datang dan dipanggil oleh Kabid yang membidangi kegiatan monitoring untuk mengambil uang. “Namun ada sejumlah anggota merasa heran, karena yang diteken Rp 800 ribu, tapi uang yang diterima hanya Rp 400. Merekapun tidak berani bertanya kepada atasan soal itu,” bebernya.

Meski tidak besar, namun uang tersebut sangat berarti bagi seorang janda yang mengurusi tiga orang tersebut. Di sisi lain ada anggota monitoring yang bernasib serupa dengannya tidak menerima uang monitoring sepeserpun yaitu Finda Novita. Padahal Finda ikut dalam melakukan monitoring kelapangan.

Kendati pihaknya sudah melaporkan hal tersebut kepada Kepala Badan Kesbangpol, Oki Kurnia namun sampai saat ini belum ada tanggapan. “Tapi saat ini, meskipun uang itu diberi saya tidak mau menerima lagi. Saya ikhlas mungkin itu bukan hak saya, tapi jangan manipulasi data atas nama saya,” sesalnya.

Kepala Badan Kesbangpol dan Linmas Aceh Tamiang, Oki Kurnia, S.STP, melalui Kabid Politik Pemerintahan dan Keamanan, Diwan Saputra, yang dikonfirmasi media diruang kerjanya, Selasa (21/3) menjelaskan, seluruh anggota monitoring sudah diberikan haknya, namun ada sejumlah anggota yang tidak ikut monitoring mekanismenya harus menghadap Sekretaris Kesbangpol untuk ditatar agar kedepan tidak melakukan hal serupa. Namun begitu haknya tetap diberi penuh. “Kita kan tidak ingin ada ungkapan pilih kasih dari anggota yang ikut monitoring sudah capek dilapangan,” katanya.

Terkait dana monitoring dalam amprahan berbeda dengan yang diterima anggota, Diwan mengklarifikasinya, bahwa amprahan Rp 800 ribu tersebut dibagi dua, sehingga masing-masing anggota menerima Rp 400 ribu. Hal itu dilakukan agar semua anggota dapat terakomodir. “Semua yang bekerja di Kesbangpol dilibatkan monitoring termasuk petugas clening servis, pembagiannya pun rata Rp 400 ribu tidak memandang pangkat dan jabatan semu sama,” sanggahnya.

Menurut Diwan Saputra, anggaran monitoring berasal dari APBK sebesar Rp 44 juta. Jumlah anggota monitoring Kesbangpol sekitar 38 orang yang bertugas selama dua hari sebelum hari pemilihan dan pada hari H pencoblosan. Mereka melakukan dokumentasi dan memantau proses jalanya pemilihan di TPS-TPS dan melaporkannya kepada pimpinan.

Terkait anggota yang tidak pergi monitoring, terang Diwan, akan dicarikan solusi untuk dapat diberikan haknya. “Bagi anggota yang ikut monitoring tapi belum menerima uang honor silahkan datang kemari, akan kita pastikan kepada timnya. Tapi bagi anggota yang namanya ada tapi tidak melakukan monitoring, sebelum menerima uang Rp 400 ribu, lebih dulu menghadap Sekretaris untuk diberi pembinaan,” ujarnya.[Red]